Urgensitas Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dipertanyakan

Sotarduganews, Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mempertanyakan apa urgensinya Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) oleh pemerintah. Karena sudah ada Kemenko Polhukam yang menangani tata kelola keamanan nasional dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) serta Kantor Staf Presiden (KSP) yang bertugas memberi masukan kepada presiden soal keamanan.

“Sebagaimana diketahui, tata kelola keamanan di Indonesia selama ini dalam hal fungsi koordinasi telah dilakukan Menko Polhukam. Sedangkan, dalam hal memberikan nasihat dan masukan untuk Presiden, lembaga yang sudah menjalankan fungsi tersebut yakni Lemhanas, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kantor Staf Presiden (KSP)”, katanya seraya menambahkan urgensi pembentukan DKN patut dipertanyakan dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam.
.
Hadir dalam acara konperensi pers di kantor Imparsial, Tebet-Jakarta Selatan pada Rabu, (15/01/2020) Al Araf dari Imparsial , Ferry Kusuma (Kontras), Wahyudi Djafar (ELSAM), Julius Ibrani (PBHI) dan Boy Evan Sembiring (Walhi). Masing-masing mereka secara bergilir menyampaikan kritikan, keberatan bahkan kekuatiran mereka akan rencana pembentukan badan/lembaga yang pernah ada di masa Orde Baru yang sangat represif bagi rakyat sipil itu.
“Koalisi berpendapat pembentukan DKN yang terburu-buru dikhawatirkan akan menjadi wadah represi baru negara kepada masyarakat seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru”, kata Al Araf.

Menurut Koalisi, jika pemerintah memaksa untuk membentuk maka sifatnya hanya memberikan nasihat kepada Presiden dan tidak memiliki fungsi operasional karena fungsi itu sudah ada pada Kemenko Polhukam.

“Apakah dengan adanya DKN maka pos Menko Polhukam tidak diperlukan ataukah sebaliknya? Sebab, sifat dan pola kerja DKN dengan Menko Polhukam serupa sekalipun tak sama yakni memberikan masukan pada Presiden tentang kondisi politik hukum dan keamanan serta menjalankan fungsi koordinasi,” tutur Al Araf.

Senada dengan Al Araf, Julius Ibrani menyatakan khawatir kewenangan DKN tumpang tindih dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). “Apa urgensi dibentuknya DKN jika fungsinya sama dengan Kemenko Polhukam?” tanya Julius.

Menurut Koalisi, jika berkaca pada perbandingan di sejumlah negara, DKN hanya berperan sebagai penasihat presiden dalam menghadapi situasi darurat. DKN di sejumlah negara juga tidak memiliki fungsi operasional.

“Di negara lain tidak ada pos Menko Polhukam, jadi wajar bagi negara tersebut membentuk DKN. Mengingat di Indonesia sudah ada Menko Polhukam, maka perlu dipertimbangkan secara mendalam tentang keberadaan institusi seperti DKN,” kata Feri Kusuma.

Jika pun tetap dibentuk, Koalisi meminta DKN hanya sebagai lembaga pemberi nasihat kepada presiden dan tidak memiliki fungsi operasional. “Tapi, koalisi mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan menjelaskan kepada publik tentang urgensi dan kebutuhan membentuk DKN,” tegas Feri.

Koalisi sangat serius mempertanyakan hal ini karena pembahasan pembentukan DKN sudah dilakukan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Rancangannya pun sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan akan dibentuk melalui peraturan presiden.

Koalisi menghendaki pemerintah harus terbuka dan transparan dalam pembentukan DKN. Untuk itu, Pemerintah perlu melibatkan elemen masyarakat sipil di dalam pembahasan DKN. “Berkaca pada pembahasan dan pengesahan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan (PSDN) yang diam-diam dan mendadak, tentu penting bagi pemerintah untuk tidak mengulang proses serupa dalam pembentukan DKN. Apalagi dasar hukum pembentukan DKN ini rencananya akan berupa peraturan presiden”, tutur Feri.

Penulis: bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.