Sidang Saksi PT. RMA Berbau “Kebohongan” Para Pihak Saling Tuding

Sotarduganews, Depok — Sidang Perdata No.67/Pdt.G/2020/PN Dpk, yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, pihak tergugat, PT. Rizki Mustika Abadi (PT. RMA) dan pihak penggugat, PT. Pagar Kandang Sakti ( PT. PKS) belakangan saling tuding, seusai sidang Noorillahi selaku penggugat kepada media ini dengan tegas dia mangatakan, kesaksian dua saksi tergugat yakni Agus Zafar dan Zaenal Abidin dalam persidangan yang di Ketuai oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, saya yakini serat dengan” Kebohongan” saksi Agus maupun saksi Zainal dalam kesaksian nya di hadapan Majelis Hakim serat dengan kebohongan. Padahal, sebelum nya mereka telah disumpah,terang Noorilahi selaku Dirut PT. PKS, dia juga mengatakan, bagai mana mungkin saksi dihadapan Majelis Hakim mengaku menanda tangani surat dan kuitansi kosong, sementara pada saat menanda tangani surat pernyatan dan saat menerima uang disaksikan banyak orang dan diambil foto nya.

“Sangat mustahil bila surat dan kuitansi itu kosong. Bila memang surat dan kuitansi itu kosong kenapa saksi Zainal mau menandatanganinya,” terang Noorillahi kepada sejumlah awak media seusai sidang saksi tergugat di PN Depok, Rabu ( 21/10/2020).

Dalam persidangan sebelumnya, Selasa 13 Oktober 2020 lalu, saksi Agus mengaku terima uang Rp 1 juta dari pihak PKS namun untuk buka puasa karnanya saksi tidak mengakui menandatangani surat pernyataan pelepasan hak terlebih pada waktu itu saksi mengaku dalam kondisi terkena penyakit stroke. Bahkan saksi mengatakan pegang sendok saja tidak bisa apalagi pegang polpen

Namun setelah Ketua Majelis Hakim memperlihatkan bukti tanda tangan nya, saksi tampak gagap. Kegagapan saksi soal tanda tangan saja sudah terlihat jelas adanya kebohongan, ” ujar Noorillahi, menurut saya, lanjut Nur, saksi mau berkilah apapun, yang pasti bukti tanda tangan itu memang ada, dan ada fotonya.Noorillahi juga menambah kan, saksi-saksi pihak tergugat di dalam persidangan memberikan keterangan palsu.

Diantaranya yakni, saat saksi Agus memberikan kesaksian bahwa lahan tersebut setelah dibeli Raden Ibrahim lalu dipagar dan didalamnya dipelihara sejumlah hewan.

Padahal kenyataannya, di lokasi lahan tersebut tidak pernah dikelilingi pagar dan tidak ada hewan peliharaan di dalamnya, jelas dirut PT. PKS tersebut.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum tergugat, PT. RMA, Donny mengakui bahwa saksinya memang menerima uang.
Saksi kami memang menerima uang, namun apakah uang itu untuk peralihan hak atau bukan itu yang harus dibuktikan, ” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Donny, yang kami fokuskan dokumen dokumen yang tidak pernah dibuat oleh saksi kita.

“Dalam persidangan saksi-saksi kami valid dan lancar menjawab pertanyaan dan bukti yang saya minta terkait tanda tangan saksi tidak ditemukan oleh hakim padahal diajukan sebagai bukti, ” papar Donny. Donny juga mengungkapkan, Raden Ibrahim meninggal tahun 1999, dan saksi mengetahui dijual ke Raden Ibrahim tahun antara 1972-1973 ketika saksi berusia 10 tahun.

Dan Pada tahun 1972 tersebut Ibrahim masih sehat walafiat. Dan saksi melihat, sejak dia tau tanah garapannya sudah dijual bapaknya tahun 1972 tanah itu dipagar.

“Jadi menurut saya apa yang disampaikan Penggugat itu salah total, ” tegasnya.

Saat ditanya puas dan tidaknya atas kesaksian Agus dan Zainal di persidangan, Donny mengatakan, bukan puas dan tidak puas, jika kami kalah pasti kami menggunakan upaya Hukum yang ada.

Intinya saksi kami benar terima uang tapi bukan untuk kompensasi dalam pembuatan surat keterangan waris, SPH dan SK waris.

Sebab itu, kami menyimpulkan bahwa SPH dan Sk dipalsukan, tegas Kuasa Hukum PT. RMA.

Menyoal 3 Sertipikat yang berasal dari tanah Adat, padahal lokasi tanah yang disengketakan tanah Negara SK. Kinag Jabar tahun 64. Donny menyebutkan, kami tidak tau, itu hanya BPN yang bisa menjawab dan almarhum. R. Ibrahim Kartalegawa.

“Kami beli lahan tersebut sebagiannya sudah sertifikat dan sebagiannya lagi Girik,” terang Donny.

Perkara perdata yang semakin memanas tersebut di awali dengan di gugatnya PT. RMA oleh Noorillahi karena dianggap telah melawan hukum, yakni menguasai tanah milik penggugat dan juga telah melakukan kekeliruan atas penertiban Sertifikat Hak Milik ( SHM) nomor 38,39 dan 1018. dengan luas 13,5 Ha, sementara lokasi lahan yg diakui tergugat tanah Sk. Kinag 64 atas nama para penggarap.
Penulis : tim

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.