Sesdirjen Perikanan Budidaya: Excavator Bantuan DJPB Telah Selesai Diserahterimakan ke Dinas KP Mamuju Utara & Sudah Menjadi Barang Milik Daerah

Sotarduganews, Jakarta — Hingga hari ini gonjang ganjing ikhwal sewa menyewa Excavator di Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara-kala itu) yang telah mentersangkahkan tiga pelaku dan berujung pada penahanan dua tersangkah diantaranya pada 04 Agustus 2020 masih terus menuai polemik. Pihak kaluarga dari tersangkah yang ditahan masih terus mendesak pihak Kejaksaan untuk mengungkap tuntas tanpa ‘tebang pilih’. Pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan (DJPB-KKP) pun diminta ‘buka suara’.

“Kami terus mendesak Kejaksaan Pasangkayu untuk mengungkap tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi hasil sewa menyewa 5 unit excavator oleh Dinas Kelautan Perikanan Pasangkayu. Karena sampai hari ini semuanya masih simpang siur, termasuk serah terima dari Dirjen PB-KKP pun kita minta klarifikasi karena dari Video yang beredar ada 10 unit excavator yang dinjanjikan Presiden Joko Widodo untuk Dinas Kelautan Perikanan. Akan tetapi hanya ada 5 unit yang diserahkan ke Dinas KP (berita acara terlampir) dan yang lainnya ke Dinas PU, tetapi kabarnya juga hanya 3 unit yang diterima PU. Ini masalah yang harus diklarifikasi Dirjen PB”, ujar wakil keluarga tersangkah, ‘T’ mempertanyakan.

Excavator bantuan Presiden yang masih terus dipersoalkan.

Terhadap ketidakjelasan ini, Sotarduganews berupayah mendapatkan klarifikasi dari Dirjen PB-KKP namun sampai berita ini ditayang baru mendapat jawaban dari Sekretaris Dirjen yang dengan tegas menyatakan bahwa Excavator bantuan DJPB telah selesai di serahterimakan ke Dinas KP Mamuju Utara pada tahun 2015 dan sudah tidak tercatat di Barang Milik Negera Kementerian Kelautan Perikanan Direktorat Jenderal Peikanan Budidaya (BMN- KKP- DJPB). Maka segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan excavator setelah tahun tersebut bukan merupakan kewenangan KKP DJPB karena sudah menjadi barang milik daerah.

“Yg kami dapat sampaikan bahwa Excavator bantuan DJPB telah selesai di serahterimakan ke Dinas KP Mamuju Utara pada tahun 2015 dan sdh tdk tercatat di BMN KKP DJPB. Segala sesuatu yg terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan excavator setelah tahun tersebut bukan merupakan kewenangan KKP DJPB karena sdh menjadi barang milik daerah”, terang Sesdir PB menjawab Sotarduganews melalui WA pada Selasa, (25/08/2020).

Dari jawaban pihak Direktorat PB-KKP tersebut, kata Sumber, menjadi jelas bagi pihak tersangkah bahwa tidak ada barang milik Negara yang disewakan, yang berarti pula tidak ada kerugian Negara yang timbul akibat sewa menyewa tersebut. Jika masih diperdebatkan pun tanggung jawabnya ada pada Bupati karena Kepala Dinas Kelautan Perikanan hanya menjalankan perintah bupati sesuai SK Bupati No. 175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu pihaknya meminta atas nama keluarga tersangkah, agar Tersangkah A dan S segera dibebaskan demi keadilan dan wibawa Lembaga Hukum. “Kami minta keluarga kami yang ditahan saat ini segera dibebaskan karena pernyataan pihak Direktorat PB sudah jelas. Barang itu sudah jadi milik Daerah, kewenangnannya ada di Daerah karena sudah jadi barang milik Daerah. Masa barang milik Daerah dapat menimbulkan kerugian Negara? ”, Tanya T mendesak.

Penulis : Junaedy Messa
Editor : bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.