Pungli Sertifikat Prona, Nurul Hidayah Terancam Di Penjara Lebih Dari 5 Tahun

Kampar, Sotarduganews – Program Sertifikat Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona) yang di gagas oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memberikan partisipasinya kepada seluruh rakyat indonesia memang sangat berguna agar masyarakat yang selama ini masih sebagian belum memiliki keabsaan legalitas tanah, sekrang sudah dapat memiliki kedudukan hak tanah yang jelas. Namun, apa jadinya jika program sertifikat prona ini menjadi ajang korupsi bagi Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Oknum Penyelenggara Negara malah melakukan praktek pungutan liar (pungli)

 

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) Kab. Kampar berhasil membongkar dugaan praktek pugli sertifikat Prona di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan pada tanggal 6/3-18 secara resmi telah di laporkan ke Kejaksaan Negeri Kampar Nomor 105/Li/DPC-LSM-PJR/KPR/III/2018.

 

Ketika dikonfirmasi Sotarduganews.com seputar laporan yang telah berjalan. Ketua, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Dwi Antoro SH, MH, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kampar yang merespon laporan dugaan pungli sertifikat prona ini, dan turut juga saya apresiasikan kinerja Kepala Seksi Intelijen Devitra Romiza SH, MH bersama tim yang selama ini telah bekerja profesional melakukan penyelidikan hingga berkas ini masuk ke tahap penyidikan. kata Lase.

 

Lanjut dia, dan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Rully Afandi SH, MH. juga telah bekerja dengan tim hingga berkas yang di limpahkan dari Intelijen menemui titik terang hingga penetapan status tersangka kepada nurul hidayah selaku Sekretatis Desa Gunung Sari, artinya, kinerja Kejari kampar sangat efektif ucap Ketua LSM penjara ini

 

Masih dikatakan ketua, selain penetapan status tersangka kepada NH, pihak penyidik dari pidsus masih tetap meningkatkan penyidikan ini untuk menggali apakah masih ada tersangka yang lain dalam dugaan kasus pungli sertifikat prona ini. Tentunya, kami masih menunggu informasi dari pihak Pidsus untuk kedepan nya, imbuhnya kepada Sotarduganews.com

 

Ditempat terpisah, Media Sotarduganews.com langsung mengkonfirmasi Kasie Pidsus Rully Afandi SH, MH seputar pelanggaran dugaan kasus pungli yang melibatkan NH. Rully, Sekdes Gunung Sari (nh) dikenakan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP dengan ancaman kurungan diatas 5 (lima) tahun penjara, sebut Kasie Pidsus Kejari Kampar.

 

Ketika ditanya kesiapan pemberkasan berkas perkara atas Nama NH di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Semua kita segera rampungkan pemberkasannya dan pihaknya sudah  memperoleh penetapan persetujuan barang bukti dalam kasus dugaan pungli sertifikat prona, bebernya kepada Sotarduganews.com

 

Reporter : Gustab/Red

 

 

Mungkin Anda Menyukai