PT. RMA Digugat, DPRD Depok Sidak Villa Rizky Ilhami 2

Sotarduganews, Depok —  Perumahan mewah Villa Rizky Ilhami 2 milik PT. RMA di atas lahan tanah seluas ± 13,5 Ha lokasi Raya Sawangan Kota Depok belakangan terancam dihentikan kegiatan pembangunannya, pasalnya perumahan yang belum lama dibangun pembangunan nya itu belakangan ada tuntutan gugatan perdata No. 67/P dt.G / 2020/PN Dpk tergugat 1. PT. Rizki Mustika Abadi (RMA), tergugat 2. PPAT Pria Takari Utama, SH dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Kota Depok turut ter gugat. dengan penggugatnya H. Noorillahi selaku Dirut PT. Pagar Kandang Sakti yang mengklaim atas tanah seluas 13,5 Ha tersebut sesuai peta rincik.

Terkait gugatan itu kepada media ini Noorillahi mengatakan,para tergugat telah membuat kekeliruan atas penerbitan sertipikat hak milik No. 38,39 dan 1018 dengat total seluas 9,8 Ha, dan karnanya kami merasa dirugikan secara materil  dan saya menduga sertipikat itu ”cacat hukum”. terang Noorillahi tanpa tedeng aling aling, dia juga mengatakan tergugat 1 telah melawan hukum KUHP pasal 385 tentang penyerobotan lahan milik orang lain sampai adanya pembangunan diatas lahan tersebut, serta juga melanggar pasal 170 tentang ada dugaan cabut pelang hak kepemilikan, serta 263 junto 266 yang mana memindahkan hak kepada pihak lain dalam keadaan sengketa sehingga tidak memiliki gambar ukur  dan ke tiga sertipikat tersebut tidak mempunyai nomor induk bidang (NIB)?. terang Noorillahi, dia juga menembahkan secara materil kami akan menggugat pihak 1 sebesar  Rp. 250 miliyar, imbuh nya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah seusai melakukan Sidak dia mengatakan setelah ada laporan warga mengenai permasalahan tanah tersebut, pihak kami sudah mengundang  PT. RMA tanggal 19 juni 2020 namun pihak RMA tidak datang, karnanya kami lakukan sidak ke lokasi dengan di dampingi dari pihak BPN dan Perizinan terang Hamzah singkat.

Masih terkait kasus yang sama, pihak BPN Kota Depok melalui WA-nya belum bisa menjawab, silahkan tanya langsung saja ke Kakan, senada dengan pihak BPN Depok, Kadis DPMPTSP juga tidak siap menjawab, melalui wa dia Yulistiani Mochtar mengatakan, coba tanya  kepada pak Sekdis saja pak!. jawab Kadis.

Masayu Donny Kertopati, SH. Kuasa Hukum Tergugat PT. RMA (paling kanan) saat diwawancarai sejumlah wartawan

Masih terkait kasus tersebut di atas, Masayu Donny Kertopati, SH salah satu Kuasa Hukum tergugat I (satu) kepada media ini mengatakan, pada lokasi tanah tersebut berawal ada 36 sertipikat yang diambil dari sertipikat tahun 72 digabung menjadi 3 sertipikat yakni nomor 38, 39 dan 1018 yang  berdasarkan dari nama nama penggarap, dan kalau gak salah dari nama penggarap yang sama yang ada pada Noorilahi, lanjut dia, kalau Ridwan Kamarga dan Henru dari ibu Udaya ahliwaris Ibrahim Marta Legawa, terang Donny.

Lebih jauh dikatakannya, putusan PTUN legal stending dinilai tidak sesuai, maka putusan nya Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), tambah Donny, Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan dalam putusan mengandung cacat formil, artinya, kata Donny, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Alasan Hakim  sebahagian SK. Kinag sudah tidak berlaku, karna sudah beralih ke sertipikat, dan pelepasan Hak bedro, kebohongan ada manipulasi, kalau masalah gugatan, masih kata Donny, gugatan sekarang kami diduga melawan hukum karna dianggap menyerobot. tandasnya.

Penulis : VL

Editor : red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.