Kejakasaan Pasangkayu Diduga Kesampingkan Saksi Lain untuk ‘Selamatkan Diri’ dari Kasus Sewa Excavator Milik Negara

Sotarduganews, Pasangkayu — Ditahannya mantan Kadis Perikanan Kelautan Pasangkayu berinisial ‘A’ bersama seorang Karyawan Swasta ‘S’ pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Kejaksaan Negeri Pasangkayu ternyata masih berbuntut panjang. Sebab kasus ‘tipikor’ yang disinyalir merupakan ‘buah’ dari pelaksanaan tugas atas perintah Bupati Pasangkayu melalui SK Bupati No. 175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 [terlampir], ternyata masih terus diburu keluarga tersangkah demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum.

Surat Panggilan Kejaksaan Negeri kepada Tersangkah

Ikhwal penahanan tersebut oleh banyak kalangan dinilai Kejaksaan Tebang Pilih dalam mentersangkahkan, juga penahanan terhadap tersangkah. Bahkan Pihak Keluarga dari kedua Tersangkah yang ditahan menduga Jaksa Penuntut dari Kejari Pasangkayu telah bertindak tidak profesional dengan mengesampingkan saksi lain demi ‘menyelamatkan diri’ dari keterlibatan mereka terhadap kasus sewa excavator tersebut.

Betapa tidak?! Ada beberapa indikator yang menjadi indikasi yang tak bisa dianggap sepeleh yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menduga bahwa ada keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Karena menurut Sumber, ekxcavator tersebut digunakan juga oleh pihak Kejaksaan untuk mengerjakan proyek milik Kejaksaan seperti pembuatan kolam serta pengurukan tanah kantor dan Musholla, yang sampai hari ini belum melunaskan biaya sewanya.

Salah satu kwitansi pembayaran sewa dari Kejaksaan

Manurut sumber Sotarduganews berinisial T, selain pengerjaan proyek Kejaksaan Negeri itu terlaksana pada tahun 2016, sebagaimana terlihat jelas pada foto yang dipotret pada 7 September dan 9 September 2016 (terlampir), Surat Panggilan untuk Tersangkah oleh Kejaksaan Negeri Pasangkayu No. R 44/P.4.37/Dek.3/07/2019 tertanggal 03 Juli 2019 Perihal Permintaan Keterangan yang bersifat Rahasia itu pun tercantum jelas angka tahun yang menjadi bagian dari materi pemeriksaan.

Dijelaskan Sumber, Surat Panggilan yang diminta untuk menghadap Tim Jaksa yakni: Zyakaria S.H., Zausipaksi, Hasbbulah, S.H., Zulfikar Ar Rizki, S.H. dan Rene Anggara, S.H. tersebut isinya sangat jelas yang tidak bisa terbantahkan, demikian isi surat itu: “ Dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan permasalahan pada kegiatan biaya/sewa 5 (lima) unit excavator SUMITOMO di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu pada Tahun 2016, 2017, 2018”. Akan tetapi menjadi Tanda Tanya Besar keluarga tersangkah karena dalam BAP tersangkah peristiwa tahun 2016 tidak dimunculkan alias lenyap dan diduga disembunyikan. “Ada apa?”, tanya T memburuh.

Excavator LG beroperasi di lahan Kejaksaan Negeri

Sumber dari keluarga tersangkah ini pun menyatakan bahwa Tersangkah mengakui adanya ‘temuan’ di dalam urusan sewa menyewa Excavator milik Negara ini, tetapi bukan karena penyalahgunaan oleh tersangkah melainkan karena banyak pejabat baik dari Kepolisian pun Bupati dan Kejaksaan belum membayar lunas sewanya, sehingga menurut catatan tersangka yang diterima Sotarduganews dari Sumber, total tunggakan yang belum terbayar Rp. 410.000.000,- (Terlampir). “Jika ditemukan dan terbukti jelas seperti ini, kenapa harus mengorbankan Kadis PK yang semata-mata sebagai pelaksana tugas atas SK Bupati?”, keluh T mempertanyakan.

Keanehan lain, lanjut T yang diamini dan diperkuat Sumber lain dari Dinas PK , dinyatakan total penyelewengan dana dari hasil sewa excavator mencapai 6,7 miliyar itu sesungguhnya tanpa dasar yang jelas sehingga mereka menduga sebagai ‘angka siluman’ untuk memberatkan tersangkah. “Sesungguhnya berasal dari mana angka ‘siluman ‘ tersebut, karena hasil sewa 5 unit excavator yang dikelolah Dinas PK tercatat rapih berdasarkan Petunjuk SK Bupati ?”, Tanya T kesal.

Penulis : Junaedy Messa
Editor : bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.