E-Commerce Tidak Berpengaruh Pada Halal Tidaknya Produk

Sotarduganews, Jakarta – Sebagai media transaksi, bertransaksi lewat e-commerce tidak ada pengaruhnya terhadap halal tidaknya suatu produk karena kontennya tetap ada pada produk bukan pada sistem transaksi. Namun pemerintah harus mengontrolnya agar dapat diambil manfaatnya bagi negara.

Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Halam Watch saat menyapa tamu dan memberi beberapa pandangan disela HUT ke 7 IHW di lt. 15 Menara Bumiputera, Kamis (23/01-2020)

“E-comerse itu kan media bertransaksi tetapi menyangkut prodaknya harus mengikuti regulasi yang berkaitan dengan kontennya, bahwa semua prodak yang beredar di Indonesia adalah halal. Pemerintah harus mengonrtol agar dapat diambil manfaatnya untuk Negara, agar Negara tidak terus kebobolan”, jelas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr. Ikhsan Abdullah, SH. MH usai syukran Milad IHW ke-7 di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Menurut doktor bidang Jaminan Prodak dan Industri Halal ini, pemerintah harusnya memiliki sistem dan regulasi untuk mengontrol sistem transaksi melalui e-commrce agar dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan negeara. Karena menurutnya, saat ini e-commerce sebagai media transaksi seakan tidak bisa terkontrol, bahkan tariff pajak pun susah ditentukan sehingga Negara kebobolan terus.

“Terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mengontrol itu transaksi lewat media e-commerce ini . Karena saat ini media e-commerce seakan tidak bisa terkontrol, bahkan tariff pajak pun susah, kita kebobolan terus”, ujar Asisten Stafsus Wapres bidang Kerukunan Umat dan Radikalisme ini.

Selain berpendapat tentang transaksi melalui e-commerce, mantan pengacara presiden ini pun memberi pandangan terkait RUU Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menghapus sejumlah pasal di beberapa UU JPH. Di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU. Terhadap penghapusan tersebut pihaknya mengharapkan, jika dihapus maka harus ada penyederhanaan dan kepastian waktu berapa lama proses untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Kalau namanya sertifikasi halal selesai misalnya 2 pekan maka harus diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Jangan terlalu lama hingga satu bulan misalnya,” ujar Ikhsan.

Di hadapan para tamu undangan dan awak media yang hadir, pengacara kondang ini pun menyatakan bahwa saat ini kepastian halal sudah menjadi gaya hidup atau life style, sehingga penyederhanaan dan kepastian waktu proses sertifikasi halal sangat penting karena mendapatkan kepastian halal bukan hanya untuk umat muslim saja.

“Karena sertikasi halal penting untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat konsumen. Apalagi produk halal sudah menjadi life style masyarakat modern,” terangnya.

Menurut Ikhsan, tujuan penerapan Omnibus Law adalah mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sesuatu yang memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang berbeda.

Maka Omnibus Law secara implisit suatu upayah untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien dengan cara menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah. Dengan demikian pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif sehingga tercipta jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan yang dapat dipastikan mampu menunjang iklim investasi.

Penulis: bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.