Dukung Destinasi Wisata Super Premium Labuan Bajo, PUPR Dorong Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Manggarai Raya

Sotarduganews, Ruteng — Paling terdampak dari serbuan Pandemi Covid-19 adalah Pariwisata. Tanpa pandemic Covid pun Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata super premium butuh penyangga yang kuat. Kehadiran PUPR di Manggarai justru mendorong terciptanya kolaborasi tiga kabupaten demi terwujudnya kawasan wisata premium.

Perwakilan PUPR, Yudiantoro sedang presentasi di acara seminar diaputi Rm. Vikjen, Rm. Martin Chen (kiri) Kadis PUPR Manggarai dan Manggarai Timur (kanan)

Demikian disampaikan Kementerian PUPR yang diwakili Koordinator Jabatan Fungsional Hubungan Media, P. Yudyantoro, SH., MPA Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jendral Perumahan Rakyat, pada Seminar Sehari bertajuk “Orientasi Jurnalis dalam Seminar Pengembangan Infrastruktur Mendukung 3 Kawasan Penyangga KSPN Labuan Bajo”, Jumat (11/09/2020) di Ruteng.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, perlu ada strategi yang dibangun agar mampu menahan para wisatawan agar betah dan bertahan beberapa lama di kawasan wisata tersebut. “Diharapkan wisatawan bisa bertahan lama, harus cari strategi”, ujarnya.

Labuan Bajo, lanjut Yudi, baru akan rampung sebagai kawasan destinasi premium sekitar tiga tahun lagi. Untuk itu ketiga kawasan penyangga harus siap-siap memberi dukungan lewat pembangunan infrastruktur yang memadai demi memperlancar mobilisasi dan kenyamanan para wisatawan. Akan tetapi Yudi mengingatkan bahwa infrastruktur tetap dibangun menurut undang-undang, bukan seenaknya, dan semuanya harus lewat usulan secara sinergi dari bawah.

“Labuan Bajo sebagai Destinasi Premium baru akan selesai lebih kurang tiga tahun lagi. Daerah penyangga harus siap-siap untuk membangun infrastruktur, tetapi tetap sesuai undang-undang, bukan seenaknya. Dan semuanya harus lewat usulan secara sinergi”, ujar Yudi.

Yudi terlihat optimis setelah menyimak presentasi Mgr. Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng terkait kiprah Gereja Katolik memperhatikan dan membangun seluruh sendi kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, juga infrastruktur yang dimulai sejak tahun 1911, mendahului pemerintah.

Dari sisi pendidikan misalnya, Gereja telah mendirikan beberapa Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat). Kini ada 265 SD, 21 TK, 30 SMP, 22 SMA/SMK, dan 2 Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Gereja Katolik di wilayah 3 Kabupaten Manggarai Raya.

Romanus Ndau Lending saat memberi sambutan pengantar Seminar

Bentuk-bentuk keterlibatan Gereja Katolik dalam bidang infrastruktur lain seperti, sejak tahun 1962 dalam kerja sama dengan Pemda Kabupaten Manggarai, Delsos Keuskupan Ruteng memulai pengerjaan persawahan Lembor. Ada irigasi Wae Sele dan Wae Sesa menyusul irigasi Kakor, Lalong, Buntal, Tija, dan Wae Ces. Sarana air minum bersih pun dibangun di kampung-kampung oleh Pater E. Waser SVD dan Pater Frans Schaft SVD. Ada pula jalan raya legendaris Pela-Ramut hasil kerja sama Keuskupan Ruteng dengan intercooperation Swiss (P. Stanis Ograbeck SVD), selain Ramut-Borik, Tangkul-Elar, Benteng Jawa-Gongger dan beberapa jalan desa (Mano, Rahong, Kole).

Dr. Yohana, SSpS tengah mengajukan pertanyaan sbg peserta seminar

Tidak saja infrastruktur fisik tetapi SDM pun sungguh diperhatikan Gereja sehingga ada LPK Pertanian (LPUT Mano), LPK Pertukangan (Sekolah Ambaks di Mukun, Waerana), Kursus keliling kampong, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi kaum perempuan oleh suster-suster SSpS . Pertenunan dan kuliner bagi ibu-ibu rumah tangga hingga Panti pendidikan bagi anak-anak difabel dan kusta pun digarap serius.

Gereja, menurut mantan Direktur Eksekutif Konperensi Waligereja Indonesia (KWI) itu, tidak sekedar mendorong infrastruktur terpadu dan berkelanjutan sebagai daerah penyangga untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi Wisata Super Premium, tetapi terutama demi kesejahteraan masyarakat di tiga wilayah Kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur ) secara umum. Sejak dulu, sekarang dan akan datang, Gereja konsisten memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar warga. Dengan demikian kerja sama jejaring Gereja, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting. Karena itu Gereja sangat mengharapka dukungan Kementerian PUPR dalam menjalankan kiprah sosialnya.

Selain Gereja dan Pemerintah, mewakili Akademisi, Rm. Dr. Martin Chen, S.Fil, Direktur Pusat Pastoral (Puspas)Keuskupan Ruteng memberi dukungan terhadap pembangunan infrastruktur lewat beberapa catatan kritis atas pelaksanaan pembangunan yang tengah ‘dinikmati’ masyarakat saat ini. Menurut Martin, pembangunan infrastruktur handaknya tidak boleh mengorbankan manusia. Maka orientasi pembangunan infrastruktur tidak hanya peningkatan “income” tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Jalan, air dan listrik sangat berpengaruh terhadap pendapatan, pendidikan dan kesehatan. “Infrastruktur tidak untuk dirinya sendiri (non in se) tetapi terarah untuk manusia. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan manusia”, ujarnya.

Agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur, kata dosen pada Unika Yohanes Paulus Ruteng ini, mereka (masyarakat) harus dilibatkan dalam proses pembangunan. “Pola sentralistik harus diganti dengan pola lokal. Harus ada asesmen dengan masyarakat lokal, perlu ada demokratisasi infrastruktur”, timpal Martin seraya mempertanyakan bagaimana masyarakat lokal bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi jika pasir saja dibawa dari Gresik?

Maka menurut Chen, Pariwisata super premium tentu menjadi pusat perhatian dan prioritas pembangunan tetapi jangan lupakan yang lain, terutama holtikultura. Perlu kemandirian pangan dan holtikultura sehingga sayur jangan sampai didatangkan dari luar daerah. Pusat-pusat kebudayaan dan kearifan lokal di tiga wilayah ini pun tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan.

Untuk menunjang keberhasilan destinasi wisata super premium Labuan Bajo memang sangat diperlukan Konektifitas Wilayah yang terintegrasi seperti diharapkan Kemen PUPR yang disampaikan Yudiantoro. Untuk itu perlu dibuka dan atau ditata ruas jalan utara (Labuan Bajo-Reo-Buntal dan Riung) dan selatan (Labuan Bajo-Golomori-Dintor-Waelengga) untuk memperkuat ruas tengah Labuan Bajo-Ruteng.

Dalam kapasitas sebagai inisiator pertemuan antara Gereja dan Pemerintah, Romanus Ndau Lendong, S.Fil., M.Si atas nama Komisi Keterbukaan Informasi Pusat (KIP) blak-blakan mengatakan bahwa pihaknya sengaja menghadirkan PUPR agar masyarakat dapat menggali lebih jauh seperti apa dan sejauh mana proses pembangunan infrastruktur yang sudah, sedang dan akan dibangun di Manggarai dan Labuan Bajo khususnya.

Roman juga menyampaikan secara terbuka bahwa untuk tahun anggaran 2021 Kemen PUPR mengelolah anggaran sebesar Rp.149 Triliun untuk pembangunan infrastruktur. “Adakah yang bisa ditarik untuk membangun di Manggarai? Dan apa yang harus dilakuakn untuk menarik dana tersebut?”, Tanya kandidat Doktor Lingkungan itu menantang peserta seminar.

Penulis : bernad

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.