Dugaan Pungli Sertifikat Prona di Desa Simalinyang Resmi Di Laporkan

Sotarduganews, Kampar, -Pungutan Liar memang tidak pernah berhenti walau Presiden sudah mengeluarkan ketentuan mengenai Undang-undang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli).

Kali ini melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau yang lebih dikenal dengan singkatan LSM Penjara yang berkedudukan di wilayah Kab. Kampar Riau telah resmi melaporkan dugaan praktek pungli di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah pada sertifikat prona ke Kejaksaan Negeri Kampar.

Laporan bernomor 106/Li/DPC-LSM-PJR/KPR/XII/2018 langsung diterima oleh Kasubagmin 11/12-18.

Ketika dikonfirmasi media, Rudy Hartono Lase yang kerap disapa dengan sebutan Lase menyebutkan, kita akan tetap memerangi praktek dugaan pungli yang merugikan negara atau pun masyarakat, apa lagi yang di pungut ini tentang pengurusan surat tanah tentunya ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai LSM. Kata ketua kepada media.

Selain itu kata ketua. Pada bulan maret 2018 telah kita melaporkan Oknum Sekdes Gunung Sari tentang dugaan pungli sertifikat prona yang mana, oknum tersebut sudah di tetapkan sebagai tersangka pada 5 november lalu. Artinya, dengan kasus yang kita laporkan sekarang ini tidak jauh beda dengan kasus sebelumnya hanya saja, berbeda nilai pungutannya, paparnya kepada media.

Masih dikatakan Lase, dugaan pungutan liar pada penerbitan dan pemberian sertipikat prona kepada masyarakat Desa Simalinyang ini mulai dari 2jt hingga 3jt. Bahkan, yang melebihi dari 3jt pun juga ada dan itu tertera pada surat pernyataan masyarakat, cetusnya.

Ketika ditanya mengenai keterlibatan oknum. Ketua, di dalam surat pernyataan yang di sertai materai 6000 itu, seluruh masyarakat yang ikut dalam program sertifikat prona menyebutkan Oknum Sekretaris Desa Simalinyang yang meminta uang ucap sang pelapor menirukan dalam surat pernyataan.

Sambungnya, Pengutipan liar yang dilakukan jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 4 tahun 2015 tentang Prona yang mana dalam pasal 12 disebutkan, biaya Prona bersumber dari APBN. Tegas nya.

Penulis : Gustab

Mungkin Anda Menyukai