Dr. Aryo Hanggono Yakin Mampu Penuhi Target 32,5 Juta Hektar Konservasi Kawasan Perairan Indonesia di Tahun 2030

Sotarduganews, Jakarta — Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia,

Dr. Aryo Hanggono, DEA menyatakan pihaknya optimis akan mencapai target 32.5 juta hektar Perairan Indoesia dialokasikan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2030. Demi mencapai target tersebut Pemerintah Pusat tidak bekerja sendirian tetapi didukung oleh Pemeritah Daerah dan Luar Negeri.

Demikian disampaikan Dr. Aryo saat dijumpai Sotarduganews di ruang kerjanya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta pekan lalu. Sebagai Direktur Jenderal dari 5 Direktorat yang menjadi ujung tombak terlaksananya program raksasa ini, mantan Staf Ahli Meneteri KKP ini optimis tercapai karena kawasan konservasi perairan daerah di mana melalui setiap RPJMD, masing-masing daerah baik kabupaten/kota atau provinsi sudah ada pencadangan anggaran untuk pengembangan kawasan konservasi tersebut. Ada pun system prosedurnya, Kabupaten/ Kota mengajukan ke Provinsi, Provinsi mengajukan ke Kementrian untuk mendapat persetujuan menteri KKP untuk selanjutnya dieksekusi.

Keyakinan Dirjen PRL tersebut tidak terlepas dari bantuan luar negeri seperti studi-studinya yang mendapat dukungan Amerika, Norwegia dan beberapa negera lainnya. Selain itu Indonesia bersama 14 negara yang tergabung dalam kelompok ‘High Level Panel’ berkomitmen untuk mengembangkan konservasi ekonomi kelautan, ke 14 negara tersebut menguasai sekitar 60 persen wilayah lautan dari total lautan dunia. Semuanya saling membantu dan beberapa negara berkomitmen membantu pengembangan kawasan konservasi di Indonesia.

ket. gambar : Taman Bawa Laut di Manado Sulawesi Utara

Adapun bantuan luar negeri yang disebut pinjaman dana hibah luar negeri (PHLN) di antaranya dari World Bank untuk Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan dari Asian Developmen Bank (ADB) untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sesmen Bappenas, Dr. Ir,. Himawan Hariyoga Djojokusomo, MSc saat membuka Kick off Meeting Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) pada 30 Juli 2020 di Bappenas menyampaikan, pinjaman yang bersifat green hibah tersebut masing-masing dari World Bank berjumlah 6,2 juta USD untuk jangka waktu 3 tahun mulai 19 Juni 2020 sampai 30 Juni 2022. Sementara green hibah dari ADB sebesar 5,2 Juta USD yang diperuntukkan bagi wilayah Bali dan NTB dengan jangka waktu yang relative sama 3 tahun yakni dari 04 Maret 2020-31 Desember 2022.

Menurut Dr. Hanggono, capaian yang diraih di triwulan kedua melalui program tersebut menembus 23,4 juta hektar yang tersebar di 197 kawasan konservasi, setara dengan 15,7 persen dari total luas laut teritorial Indonesia 290.000 km2. “Capaian ini sudah melebihi target CTI tapi rencana kita kembangkan sampai 30 persen”, ujar Aryo.

Terkait pengembangan konservasi kawasan laut Indonesia, tambah putera kelahiran Bogor ini, KKP melalui Direktorat Jenderal yang dikomandaninya tengah menggagas rehabilitasi hutan mangrove Program 1800 ha. Suatu program tanam mangrove se Indonesia yang sekalian dapat dikembangkan tambak udang di tengah hutan mangrove itu sehingga lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat pengelolah, tetapi juga dapat menambah pundi-pundi APBD.

Selain hutan mangrove, lanjut Dr. Aryo, juga dikembangkan Perbaikan Terumbu karang dan tanaman Karang Hias. Ada dua program yakni Koral Garden/Kebun rRaya Coral seperti di darat ada Kebun Raya Bogor dengan ukuran yang jauh lebih luas. Saat ini ada 10 kawasan konservasi perairan nasional telah dikembangkan Coral Garden. Berikutnya adalah Coral Park atau Taman Koral dengan ukuran lebih kecil yang dikembangkan di wilayah sekitar obyek /daerah wisata sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk diving seperti yang sudah terjadi di Manalayang Manado.

Untuk pengembangan Coral ini sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Selain hasilnya bisa dijual tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja karena masyarakat sekitar akan dilibatkan sebagai pekerja, pengawas dan pengaman demi keamanan trumbu karang tetapi juga terjaminnya kenyamanan wisatawan. Retribusinya untuk pemerintah daerah.
Penulis : bernad

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.