DPRD Himbau Lembaga Keuangan Tunda Cicilan Kredit UMKM di Tanjungbalai

Sotarduganews, Tanjungbalai — Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Tanjungbalai menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank yaitu BRI dan PNM Mekaar, Kadis UKM dan Koperasi yang dihadiri ketua komisi A DPRD kota Tanjungbalai Dahman, Sirait, SH. ketua komisi B Hj. Artati didampingi anggota komisi B H. Alfian Panjaitan, Riswan, Neny Kokasih serta Pimpinan/Wakil ketua DPRD Surya Darma AR. SH, diaula I DPRD kota Tanjungbalai.

Manager PNM mekaar Weni mengatakan pada hari Jumat (17/04/2020) lewat via selluler mengatakan Tanyak aja langsung sama DPRD nya, Sudah jelas semua dinotulen kita jadi kita tidak bisa langsung selesai dengan pengajuan nya,” ujarnya.

Terpisah hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai Dahman Sirait, SH mengatakan Terkait tentang Pengumuman Presiden Jokowi tentang Stimulus Ekonomi terkhusus Penundaan Pembayaraan Cicilan Pinjaman UMKM dan Ultra Mikro terkhusus bagi Masyarakat Perempuan Pra Sejahtera di Kota Tanjungbalai

Saya selaku Ketua Komisi A meminta kepada Pihak Pengelola Permodalan Nasional Madani Mekaar yang hadir pada saat Rapat Dengar Pendapat tersebut dan Lembaga Keuangan Bank maupun Bukan Bank untuk dapat Berkomitmen Menginplementasikan Himbauan Presiden Jokowi tentang Stimulus Ekonomi terkait Penundaan Relaksasi Cicilan Pembayaran Kredit UMKM maupun Ultra Mikro.

Terlebih bagi Masyarakat Perempuan Pra Sejahtera yang terdampak usaha nya karena Situasi Pandemi Covid-19 sampai dengan situasi dapat kondusif kembali berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat nantinya.

Kami tidak ingin terjadi Gap Komunikasi antara Presiden, OJK serta Lembaga Keuangan tersebut yang korban Masyarakat juga, ungkap Dahman Sirait.

Sebelum nya dahman mengatakan dia dalam minggu pertama april ini sering di jumpai oleh Para omak omak (red.ibu ibu) yang mengadukan nasib mereka tentang kesulitannya mereka untuk membayar cicilan kredit kelompok yang mereka ambil dari PNM Mekaar dan BTPN Syariah, sehingga Dahman Sirait (ketua komisi A) dan Hj.Artati (ketua komisi B) melakukan pemanggilan terhadap lembaga keuangan dimaksud.

Dahman sirait juga menambahkan Beliau Meminta kepada Pihak PNM Mekaar kiranya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah cq Dinas UKM dan Koperasi terkait Program kredit yang sasarannya Omak omak di tanjungbalai, jangan nanti setelah ada masalah kita baru tau, apalagi PNM ini kan kita ketahui memakai modal diantaranya adalah penyertaan modal dari sumber dana APBN , hendaknya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, tutup Dahman

Saat Rapat dengar pendapat, manager PNM MEkaar menyatakan untuk kedepan tidak akan melakukan kutipan ansuran kredit mekaar lagi dengan kata lain mereka komitmen untuk mengimplementasikan himbauan presiden untuk melakukan penundaan cicilan kredit, namun petugas tetap akan menemui para emak emak kelompok usaha itu dalam rangka untuk menyapa dan melakukan pembinaan,”Pungkasnya

Laporan : Gani

Editor. : red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.