Ditahannya Tersangka Mantan Kadis PK Pasangkayu Sulbar Terus Menuai Polemik

Sotarduganews, Jakarta – Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Sulawesi Barat menahan dua dari tiga tersangka usai melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka, A, S dan U selama lebih kurang 6 jam pada Selasa 4 Agustus 2020. Namun tindakan penahanan Jaksa ini terus menuai polemik lantaran dinilai tebang pilih, karena selain tidak menahan ketiga tersangkah, tetapi juga diduga mengabaikan keterlibatan pihak lain yang berpotensi memberi kesaksian secara terang benderang, bahkan ada lagi yang diduga lebih bertanggung jawab atas kasus pidana korupsi ini.

Demikian disampaikan salah seorang keluarga berinisial T kepada Sotarduganews Jumat [6/8/2020] dalam rangka mendukung dan mempertegas pernyataan Kuasa Hukum tersangkah, Sudjalman, SH saat memberi keterangan pers di Kejaksaan Negeri Pasangkayu usai pemeriksaan Jaksa yang berujung pada penahanan kliennya. ‘’Dalam kasus sewa ekskavator kami melihat, dalam penanganan dugaan yang disangkakan Pasal korupsi, dalam hal ini pertama diduga tebang pilih,yang kedua diduga menyampingkan saksi-saksi yang dimintai keterangan, dan ketiga diduga tidak menyentuh keseluruhan keterlibatan Aktor Penting’, ungkap Aan sebagaimana dikutip ekspossulbar.com.

Terkait pernyataan Kuasa Hukum ini pula, pihak keluarga meminta agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan agar tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan terhdap saksi-saksi lain yang sudah dilimpahkan BAP nya dari kepolisian. ‘’Kami tidak tau persis jumlahnya berapa yang diperiksa polisi yang BAP nya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tetapi dari keterangan yang kami peroleh, yang menjadi pengawas pada setiap excavator yang disewa saja lebih kurang 10 orang, belum lagi yang lainnya. Kenapa orang-orang seperti tersangkah U sebagai pengawas itu tidak diperiksa dan ditersangkahkan’’, Tanya T bernada kecewa.

Lebih lanjut T, tidak bermaksud mendahului Kuasa Hukum tetapi tetap merujuk pada pernyataan Kuasa Hukum tersangkah, juga beberapa pendapat LSM bahwa sesungguhnya ada aktor lain lebih penting yang belum dimunculkan atau diduga disembunyikan entah karena apa, sebab sejatinya tersangkah mantan Kadis Perikanan [A] ini hanyalah pelaksana tugas atas SK Bupati nomor 175/2016 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 [terlampir].

Sementara itu ada sumber lain yang juga tidak ingin disebutkan nama dan insialnya mempertanyakan dari mana total angka kergian Negara lebih dari 6 miliard rupiah itu diperoleh karena selain belum ada audit BPK selaku Lembaga yang berwewenang menyampaikan temuan itu, tetapi juga publik bisa lihat dan hitung dari rincian dalam SK bupati mengenai pos-pos pembagian hasil sewa excavator [terlampir] untuk mengetahui ke mana hasil sewa itu disalurkan. Dan lebih jelas lagi jika sekitar 10 pengawas sewa excavator itu diperiksa secara terbuka demi mendapatkan keterangan lebih akurat.

Penulis : Junaedy Messa
Editor : red bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.