Direktur PT. Jaya Sampurna Bantah Perumahan Grand Impresa Sawangan Tidak Kantongi Ijin

Sotarduganews, Depok — Polemik antara puluhan penghuni yang harap-harap cemas terkait legalitas rumah yang mereka beli dengan cara kredit kepada Developer PT. Jaya Sampurna yang terletak di kelurahan Bedahan kecamatan Sawangan kota Depok kian menruncing, pasalnya penghuni Peurmahan Grand Impresa Sawangan mencurigai dan telah menghentikan cicilan yang semestinya mereka jalankan itu kemudian dihentikan lantaran ketidakjelasan status rumah tersebut.

Nalis Direktur PT. Jaya Sampurna, Pengembang Perumahan Grand Impresa Sawangan ketika ditemui media ini di kantornya seusai mengikuti sidang lapangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok terkait perkara Perdata No.38/Pdt.G/2020/PN. Dpk antara pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Sori Tua Manurung serta Kristina Manurung sebagai Penggugat terhadap Tergugat Direktur PT. Jaya Sampurna kepada media ini, Senin 4 Agustus membantah dengan tegas bahwa Perumahan Grand Impresa Sawangan tidak mengantongi ijin seperti yang diberitakan.

Dikatakan Nalis, saya tidak terima kalau ditullis mengangkangi Pemkot Depok, saya akan laporkan wartawan yang menulis berita tersebut, perumahan saya lengkap Ijinnya, makanya, tambah dia, jangan sembarangan menulis berita, tandasnya.

Lebih jauh Nalis mengatakan, konsumen (Penghuni-terintervensi) bilang saya sudah terima uang cicilan rumah sebesar Rp.28 Milyar, saya tegaskan saya tidak pernah menerima cicilan sepeser pun dari konsumen itu, yang menenrima uang cicilan rumah mereka itu Ely, bukan saya ujar Nalis, lanjut mereka (konsumen-red) mestinya berterimakasih kepada saya, tidak saya usir, karna yang melakukan oneprestasi itu Elly, bukan saya. tandas Nalis.

Terkait Sidang gugatan pemilik sertifikat terhadap dirinya selaku Direktur PT. Jaya Sampurna dengan agenda Pemeriksaan setempat, Nalis mengatakan, yang timbul duluan itu SK. Kinag, bukan Sertifikat, ujarnya, dikatakannya, SK. Kinag tahun 1964, sementara sertifikat itu timbulnya tahun 1974, jelasnya. pemilik sertifikat salah menggugat saya, buktinya, dsidang sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saya menang, di 2 (dua) kali Peninjauan Kembali pun saya menang, terus saat ini mau diuji kembali di Pengadilan Negeri, kata Nalis, lembaga peradilan mana yang lebih tinggi, PTUN atau Pengadilan Negeri, ujarnya, lebih lanjut Nalis mengatakan, tapi semua warga negara mempunya hak yang sama di mata hukum, kita ikuti saja. pungkasnya.

Senada dengan Nalis, Achmad Baihaki Hukum PT. Jaya Sampurna juga mempertanyakan keabsahan Sertiifikat Para Penggugat. dia mengatakan SK. Kinag itu diterbitkan tahun 1964, sementara Sertifikat tahun 1974, keduanya sama-sama produck hukum, kata Achmad, sekarang yang menerbitkan Sertifikat adalah BPN, dan keduanya dibatalkan, mestinya sudah selesai, kenapa klien saya yang digugat, semestinya, lanjut dia, BPN yang digugat.

Terkait dengan pernyataan Direktur Utama PT. Jaya Sampurna yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima pembayaran atas rumah dan kavling Grand Impresa Sawangan tersebut, hal ini dibantah oleh beberapa konsumen Perumahan Grand Impresa Sawangan, kepada media ini yang mewawancarai mereka, pada hari yang sama dengan tegas mereka membantahnya, dikatakan para konsumen tetrsebut, dia (Nalis-red) pernah terima cicilan pembayaran dari kami, “kami punya bukti kwitansimya”. demikian dikatakan konsumen.

Sidang Gugatan Pemilik Seritifikat

Diketahui sebelum Pemeriksaan setempat, pada hari dan tanggal yang sama, yakn hari Senin, 4 Januari 2021 digelar sidang dengan agenda kesaksian dari pihak tergugat, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pihak tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, karna keduanya berhubungan lansgung dengan turut tergugat 21 dan turut tergugat 36, dengan alasan itu maka Mejelis Hakim yang diketuai oleh Darmo Wibowo Mohamad, SH, MH dan Hakim Anggota I (satu) Nanang Herjunanto, SH., M.Hum, dan Forci Nilpa Darma, SH., MH, mengatakan dengan yang telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya bahwa seusai pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, sidang akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, sempat pihak Pengacara terguguat memohon agar sidang kembali ditunda dengan alsan ada dua agenda siidang lain di tempat lain, namun hal ini tidak dikabukan oleh Majelis Hakim dikarnakan pihak tergugat sudah beberapa kali memintaagar sidang ditunda karna ketidaksiapan saksi dari pihak tergugat, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan pihak tergugat tidak diberikan kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi.

Nanang Herjunanto, Humas PN Depok seusai Pemeriksaan setempat, kepada wartawan mengatakan, agendanya seperti biasa, penunjukan batas tanah yang menjadi sengketa itu saja, dan sidang akaan dilanjutkan tanggal 13 Januari mendatang dengan agenda kesimpulan.
Penulis : Vincent

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.