Bupati Pasangkayu Diminta Segera Angkat Bicara Soal Tipikor Penyalagunaan Excavator Milik Negara

Sotarduganews, Pasangkayu – Polemik dan viralnya kasus tindak pidana korupsi dana lebih dari 6 miliar rupiah hasil sewa barang milik Negara berupa 5 unit excavator di lingkungan Dinas Perikanan Kelauatan Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Pasangkayu diminta SEGERA ANGKAT BICARA. Pasalnya cikal bakal disewakannya Barang Milik Negara yang berbuntut ditersangkahkan hingga ditahannya mantan Kadis Perikanan Kelautan ‘A’ pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Kejaksaan Negeri itu merupakan ‘buah’ dari pelaksanaan tugas atas perintah bupati melalui SK Bupati No. 175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 [terlampir].

Lokasi tambak Bupati Pasangkayu yang dikerjakan dengan excavator bantuan dari Presiden itu.

Demikian disampaikan salah seorang keluarga tersangkah berinisial T kepada Sotarduganews Jumat [14/8/2020]. Dikatakannya bahwa pihak kelurga sangat menyesalkan tindakan Bupati yang mengambil sikap diam atas kejadian yang menimpah bawahannya [Kadis PK], yang justru karena menjalankan tugas sebagai bawahan atas perintah atasan [ bupati ] yang tertuang dalam SK tersebut, [terlampir].

Lebih lanjut Sumber tersebut menyatakan, patut diduga, sejak awal Bupati Pasangkayu selaku atasan sudah mempunyai niat kurang baik, kalau tidak mau dikatakan ‘jahat’ terhadap bawahannya sehingga terus menghindar dari tanggungjawabnya sebagai atasan yang seharusnya bertanggung jawab atas SK yang ditandatanganinya itu. ‘’Bupati harusnya tidak boleh menghindar dan berani angkat bicara sebagai wujud tanggung jawab atas SK yang dikeluarkannya. Kadis kan cuma pelaksana tugas sebagai bawahan’’, ujar T bernada kecewa.

Bukan sekedar sebagai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond), tetapi pasal 51 KUHPidana, “Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut ‘’ , menjadi dasar pijakan pemahaman Sumber bahwa, jika ada suatu keputusan oleh kepala daerah kepada bawahannya, dimana keputusan tersebut dianggap tidak sesuai kaidah hukum, maka pemberlakuan/Penerapan yang berhubungan dengan asas terkait Pasal 51 KUHPidana harus menjadi rujukan. Maka pihaknya berpendapat Bupati Pasangkayu selaku pemberi perintah tidak bisa menghindari tanggung jawab atas kasus yang menimpah keluarganya ini.

Sebagai keluarga, lanjut Sumber [T], pihaknya tidak akan tinggal diam hingga kasus tipikor yang dituduhkan kepada keluarganya itu benar-benar terang benderang. Untuk itu semua pihak yang terlibat dan terkait akan terus didesak untuk membuka suara sehingga publik mengetahui sesungguhnya siapa yang bertindak ‘jahat dan korup’ dan siapa yang menjadi tumbal untuk dikorbankan. Sebaliknya diharapkan juga agar pihak aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam memproses hukum para pihak yang terlibat dan terkait, terutama Bupati Pasangkayu sebagai penanggungjawab utama atas proses sewa menyewa barang milik Negara itu. ‘’Anehnya bupati sampai hari ini belum tersentuh pihak aparat penegak hukum atau kepolisian. Padahal selain mengeluarkan SK, bupati juga menyewa excavator itu tetapi belum lunas pembayarannya’’, keluh Sumber itu seraya bertanya ‘’Ada apa ini’’.

Penulis : Junaedy Messa
Editor : bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.