Andar dukung KPK OTT kan Hakim PN Jak-Sel / Jak-Tim, Mandek PK 7 Tahun dan Eksekusi Lelang 20 Tahun Non Kepastian Hukum

Jakarta, SotardugaNews

Direktur Eksekutif Goverment Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang,SH, Advokat Pengacara mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) beberapa waktu lalu.

“Terjadinya OTT di PN Jaksel karena sistem adminitrasi dan pengawasan di pengadilan tidak berjalan dengan baik,” kata Andar Jum’at (30/11/2018).

Lantas dirinya menyoroti pengawasan yang begitu lemah sehingga sering terjadi OTT di lingkungan lembaga pengegak hukum.

“Kalau pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) ketat tidak mungkin terjadi OTT seperti itu,” ujar Andar.

Kejengkelan Andar itu beralasan. Pria yang berprofesi sebagai pengcara memberi contoh, secara pribadi dan warga NKRI dirinya pernah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA melalui PN Jakarta Timur sejak tahun 2012.

Namun, menurutnya, hingga kini permohonon PK yang diajukannya itu belum ada kepastian hukumnya.

Andar menceritakan, pada hari Rabu tanggal 8 Febuari tahun 2012 lalu dirinya mendaftarkan permohonan PK ke MA melaui PN Jakarta Timur atas putusan perkara nomor  1047 K/PDT 2006 jo No. 470/PDT/2003/PT.DKI.jo.No113/PDT.G/2002/PN.Jkt.Tim.

“Sudah hampir 7 tahun permohonan PK saya namun hingga kini belum jelas ujung pangkalanya. Kalau begini pengadilan tidak profesional dan gak becus kerja,” kata dia.

Bahkan, Andar menyebut, dirinya sudah membayar biaya PK tersebut sebesar Rp3.770.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

“Sudah saya bayar lunas kok biaya PK itu. Ini buktinya,” ujar Andar sembari menunjukkan bukti kwitanti pembayaranya saat itu.

Masih menurut Andar, setelah melakukan pembayaran dirinya juga pernah diambil sumpahnya karena menemukan novum atau bukti baru terkait permohonan PK nya tersebut.

“Ini lihat bukti pengambilan sumpah saya saat itu,” papar Andar sembari menyodorkan bukti pengambilan sumpah di PN Jakarta Timur saat itu.

Bukan itu saja, dirinya juga mengaku jengkel lantaran hak kliennya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi sejak 1997 hingga belum dilaksanakan oleh pengadilan.

“Sekitar tahun 1997 itu saya menjadi kuasa hukum PT Kosgoro Tours and Travel Service (Kostur) dan menang di pengadilan. Saya menang dan tergugat harus membayar semua kerugian klien kami sebesar Rp 875.000.000,-. Makanya barang tergugat disita oleh pengadilan,” jelasnya.

Namun hingga kini, lanjut Andar, proses lelang dari pengadilan belum juga dilakukan. “Saya heran oleh perilaku oknum-oknum pengadilan,” tuturnya.


Andar mengaku setuju dengan kinerja presiden Joko Widodo yang begitu gesit melakukan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi yang digalakkan presiden Jokowi harus kita dukung. Termasuk reformasi yang menyeluruh di lembaga penegak hukum terutamanya pengadilan,” pungkas Andar Situmorang.

Mungkin Anda Menyukai