Andar M. Situmorang : Membasmi Separatis OPM, Mutlak Tanggungjawab TNI, Bukan POLRI

Sotarduganews, JAKARTASesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika kedaulatan Negara terganggu maka yang bertanggungjawab adalah TNI, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Seperti diketahu bersama Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi ingin memerdekakan diri dari Indonesia dan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mingggu, 2 Desember OPM telah menembak 31 pekerja Istaka Karya yang sedang membangun proyek jalan Trans Papua di kawasan Nduga. Tak hanya menyerang pekerja, kelompok OPM juga memberondong tembakan ke pos TNI Yonif 755/Yalet pengamanan Mbua, Nduga Papua.

Menurut Ketua umum Patriot Muda Indonesia, Andar Situmorang, dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 sudah jelas mengatur tugas dan fungsi TNI.

“Pasal 7 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebut; tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. katanya Kamis (6/12/2018).

Dikatakan Andar, gerakan OPM yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri merdeka dan ingin memisahkan dari NKRI bukanlah tindakan kriminal lagi. Apalagi, kelompok OPM memiliki senjata import standar Nato yang dipergunakan untuk membantai WNI. Itu sudah jelas bukan tindakan kriminal.

“Presiden Jokowi harus mengembalikan tugas TNI sesuai ketentuan UU tersebut”. ujarnya.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menambahkan, Presiden Jokowi harus memerintahkan Panglima TNI untuk melaksakan UU TNI. Setelah, ditangkap dan bila ditemukan anggota OPM yang masih hidup baru diserahkan ke Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

“Bila nanti gerombolannya ada yang ketangkap masih hidup, maka serahkan kepada Polri. Lantas dilakukan pemeriksaan, berkasnya lalu diserahkan ke Kejaksaan. Dari Kejaksaan lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili,” jelasnya.

Andar mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kelompok OPM harus di bumi hanguskan.

“Membentuk negara diatas NKRI adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Maka harus di bumi hanguskan”. pungkasnya.

Editor : Redaksi 

 

Mungkin Anda Menyukai