Andar, Kuasa Hukum Sudikerta : Penyidik Polda Bali Tidak Profesional

Sotarduganews, Jakarta – Kuasa hukum mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, Andar Situmorang menilai, kasus yang dihadapi kliennya di Polda Bali harus gugur demi hukum atau nebis in idem.
Andar mengaku punya alasan kasus itu gugur demi hukum. Menurutnya, satu perkara tidak bisa dilaporkan oleh pelapor yang sama, atas laporan Sugiharto bulan Maret 2018

Masih menurut Andar, Sudikerta pernah dilaporkan pada bulan Maret dan Oktober 2018. Laporan pertama nomor LP/99/Ren 42/III/2018/ SPKT tanggal 15 Maret 2018. Sedangkan, laporan kedua, lanjut Andar, terjadi pada bulan Oktober dengan nomor LP/367/Ren 42/X/2018/BALI SPKT tanggal 4 Oktober 2018.

Andar mengaku, akan melaporkan dugaan ketidak profesionalan Penyidik Polda Bali ke Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Mabes Polri dan Propam Bareskrim Mabes Polri.

“Kita akan laporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri secepatnya. Saya menilai dua kasus Sudikerta ini cacat demi hukum”. tegas Andar.

Seperti diketahui, Ketut Sudikerta resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 150 miliar. Sudikerta berstatus tersangka berdasarkan laporan PT Maspion Grup Surabaya.

Penetapan tersangka Sudikerta terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Subdit II Dit Reskrimsus Polda Bali, Jumat 30 November lalu. Dalam SP2HP menyatakan terhitung sejak Jumat (30/11), I Ketut Sudikerta resmi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Dalam SP2HP yang ditandatangani Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro menjelaskan pasal sangkaan untuk politis Golkar ini.

Diantaranya Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Disebutkan, kasus ini berawal tahun 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta.

Gemilang, dimana istri Sudikerta Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini menjabat selaku Komisaris Utama. Sementara Direktur Utama dijabat Gunawan Priambodo.

Setelah melewati proses negosiasi dan pengecekan tanah, akhirnya PT. Marindo Investama tertarik membeli tanah tersebut seharga Rp 150 miliar. Transaksi pun dilakukan pada akhir 2013.

diketahui jika SHM 5048/Jimbaran dengan luas tanah 38.650 m2 merupakan sertifikat palsu. Sedangkan SHM 16249 seluas 3.300 m2 sudah dijual lagi ke pihak lain. Akibat penipuan ini, PT Marindo Investama mengalami kerugian Rp 150 miliar.

Setelah diselidiki, terungkap Sudikerta berperan menawarkan tanah, membuat PT. Pecatu Bangun Gemilang hingga membagikan uang hasil penjualan tanah tersebut.

Akan Penuhi Panggilan dan Laporkan Balik :

Andar Situmorang memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik Polda Bali Senin (10/12/2018) nanti. Sebagai warga negara yang taat hukum, kata dia, dirinya akan mendampingi Sudikerta menghadap penyidik Polda Bali.

Selain menghadap penyidik, tegas Andar, dirinya akan membuat laporan balik kepada Halim Markus atas dasar laporan palsu yang diatur pasal 317 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

“Hari itu juga saya akan laporkan balik Halim Markus di Polda Bali,” tegasnya. Andar juga mempertanyakan, kasus kliennya yang baru seumur jagung langsung ditetapkan jadi tersangka

Baru 1,5 bulan klien kami dilaporkan sudah jadi tersangka. Ada apa ini, kok penyidik Polda Bali begitu semangat memeriksa kasus ini,” terangnya.

Andar mengaku, dalam kaitan kasus ini seharusnya penyidik Polda Bali menerapkan Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas (PT).

“Pak Sudikerta ini dikorbankan dari penyidik yang tidak profesional. Dia tidak ada urusan apa-apa dalam PT itu. Bagaimana dia bisa dia jadi tersangka,” pungkasnya.

Mungkin Anda Menyukai