Andar: KPK Harus Segera Jalankan Perintah Presiden Joko Widodo ‘Gebuk Koruptor’ PT. Jiwasraya dan PT. Asabri

Sotarduganews, Jakarta — Perintah Presiden Joko Widodo yang disampaikan Menko Polhukam Prof. Mafud MD untuk ‘menggebuk’ pelaku korupsi pada PT. Asuransi Jiwaseraya dan PT. Asabri pada 14 Januari 2020 kepada wartawan senior Kompas, Budiman Tanuredjo, mengingatkan kita akan desakan Pengacara Kondang, Direktur Eksekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar Situmorang, SH, MH pada tanggal 10 Januari 2020 menyusul laporannya pada 17 September 2018 terkait korupsi 1,7 triliun pada PT. Asabri yang terkesan dibiarkan saja.

Menurut Andar, perintah Presiden Joko Widodo ini musti segera dilaksanakan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya karena selain PT. Asuransi Jiwaseraya yang sedang gencar ditangani Kejagung dan telah menetapkan 5 tersangkah, yakni
mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Andar berharap komisi anti rasuah segera memroses pelaku korupsi pada PT. Asabri yang jumlahnya begitu luar biasa besarnya yang oleh Prof. Mafud diperkirakan mencapai lebih dari 10 Triliun itu demi menciptakan efek jerah sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi setiap warga negara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Selain desakan kepada KPK, Andar juga mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Eric Tohir, agar segera mengambil langkah tegas terhadap Dirut PT. Asabri, SW, karena menurut Andar, SW diduga memperkaya diri dan kelompoknya dengan modus bermain valas bodong.

Sebagaimana Mahfud MD menilai sistem antikorupsi belum berjalan baik lantaran mencuatnya dugaan kasus korupsi PT. Jiwaseraya dan PT. Asabri tidak segera diproses pihak penegak hukum sekalipun sudah ada perintah presiden. Hal tersebut disebabkan oleh sistem demokrasi membuat kekuasaan politik tersebar, tidak lagi terpusat di tangan Presiden. “Oleh sebab itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil harus satu suara terkait pemberantasan korupsi”, tutur Mafud MD sebagaimana dilansir Kompas.com.

Andar Situmorang pun demikian, bahkan mendahului pernyataan Menkopolhukam ini dengan dan atas nama masyarakat, telah meminta perhatian KPK agar serius menagnani juga kasus Korupsi di PT. Asabri selain Asuransi Jiwaseraya yang saat ini sedang gencar diproses Kejagung karena kasus PT. Asabri telah terlebih dahulu mencuat dibanding kasus korupsi PT. Jiwaseraya.

Walau gerakan KPK tidak bisa cepat karena harus berkordinasi dengan BPK yang sedang melakukan audit, yang mungkin masih harus ditunggu rekomendasinya, Andar memandang perlu untuk terus mendesak KPK agar KPK tetap fokus dan memberi perhatian pada kasus mega korupsi ini, bahkan terus mendesak bersama masyarakat karena sudah mendapat respon berupa perintah Presiden Joko widodo untuk ‘menggebuk’ para pelakunya, termasuk orang yang ada dalam lingkaran istana sekalipun.

Penulis: bern

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.