Andar GACD: Surati KPK Hentikan Perkara Helikopter AW 101 yang Cacat Hukum

Jakarta, Sotarduganews – Direktur GAC&D Andar M Situmorang surati Presiden Joko Widodo terkait kasus pengadaan Heli AW 101 Menurut Andar surat yang di tujukan tersebut berisi permohonan agar Presiden memberikan instruksi kepada Ketua KPK, Panglima TNI, juga Kasau agar menahan diri dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam menangani kasus pengadaan Heli tersebut

Berikut isi surat yang dikirim pada 29 Januari 2018

Demi Pemerintahan JOKOWI-JK.Bersih,Bebas dari KKN sesuai TUPOKSI menindak lanjuti surat surat permohonan dan surat tanggapan KPK dan Danpom TNI, bersama ini di sampaikan demi kepastian hukum agar dihentikan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi  Helikopter Augusta Westland (AW 101) atau diadili cepat tersangka dari Sektor Swasta IKS. Terkait penanganan perkara yang tumpang tindih  hingga cacat hukum, berdasarkan uraian dan penjelasan  sebagai berikut :

  1. Mengingat pihak KPK dan PM TNI belum menjawab  5 (lima) butir pertanyaan surat  kami tertanggal 12 Juni 2017 Nomor: 12/GACD/VI/2017, sebaliknya surat  KPK tertanggal 18 dan 24 Juli 2017 No. B-42351/56/07/2017 hanya menjelaskan terkait penanganan perkara sebagai berikut :
  2. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) meminta bantuan KPK untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan helicopter Augusta Westland (AW 101) di SEKTOR SWASTA (diduga KPK bagi-bagi sector)
  3. Sampai dengan tanggal surat ini dibuat, KPK telah menetapkan 1 (orang) tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan helikopter AW 101 dengan inisial nama IKS
  4. Mengingat pada tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 KPK meminta kepada Bank BNI untuk memblokir rekening Bank BNI no. rekening 049 654 8213 a/n PT. Diratama Jaya Mandiri sejumlah Rp139 M hasil pembayaran pembelian heli Agusta Westland (AW-101)
  5. Mengingat pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017 atas tersangka korupsi pengadaan Helly AW-101 atas nama IRFAN KURNIA SALEH Dirut PT. Diratama Jaya Mandiri
  6. Mengingat pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.03/A.25/2017.tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista Helly AW-101 di Mabes TNI AU dilakukan Tersangka  Marsma TNI AU FACHRI ADAMI selaku PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dan menetapkan menjadi Tersangka SUPRIANTO BASUKI Marskal Muda TNI
  7. Mengingat pada tanggal 23 Mei 2017 Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.04/A.25/2017 dugaan turut membantu tindak korupsi pengadaan Helly AW-101 Tersangka Letkol Adm Wisnu Wicaksono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian kami sampaikan permohonan ini untuk bahan pemeriksaan terlampir bukti- bukti  petunjuk surat terkait cacat hokum perkara  korupsi helicopter AW 101, terima kasih  

Diketahui surat tersebut juga dikirimkan dengan tembusan Ketua DPR RI & Para tersangka dan saksi perkara

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.