Andar GACD: Surati KPK Hentikan Penyidikan Perkara Tipikor Helikopter AW 101 Cacat Hukum

Jakarta, Sotarduganews – Demi Pemerintahan JOKOWI-JK.Bersih,Bebas dari KKN sesuai TUPOKSI perkenankan kami: ANDAR M. SITUMORANG.SH.MH, Warga Negara RI pekerjaan Advokat Pengacara, selaku Direktur Eksekutif ‘Government Against Corruption & Discrimination‘ dari Ormas Patriot Muda terdaftar di Kesbangpol. Visi-Misi turut berperan serta memperjuangkan dan membela Kepentingan Umum, mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dilindungi undang undang Pasal 41-42 undang undang Tipikor menindak lanjuti surat surat permohonan kami  dan surat   tanggapan KPK dan Danpom TNI, bersama ini kami sampaikan demi kepastian hukum agar dihentikan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi  Helicopter Augusta Westland (AW 101) atau diadili cepat tersangka dari Sektor Swasta IKS. Terkait penanganan perkara yang tumpang tindih  hingga cacat hukum, berdasarkan uraian dan penjelasan  sebagai berikut :

  1. Mengingat pihak KPK dan PM TNI belum menjawab  5 (lima) butir pertanyaan surat  kami tertanggal 12 Juni 2017 Nomor: 12/GACD/VI/2017, sebaliknya surat  KPK tertanggal 18 dan 24 Juli 2017 No. B-42351/56/07/2017 hanya menjelaskan terkait penanganan perkara sebagai berikut : aPusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) meminta bantuan KPK untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan helicopter Augusta Westland (AW 101) di SEKTOR SWASTA (diduga KPK bagi-bagi sector), b) Sampai dengan tanggal surat ini dibuat, KPK telah menetapkan 1 (orang) tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan helikopter AW 101 dengan inisial nama IKS
  2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 KPK berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 KPK meminta kepada Bank BNI untuk memblokir rekening Bank BNI no. rekening 049 654 8213 a/n PT. Diratama Jaya Mandiri sejumlah Rp139 M hasil pembayaran pembelian heli Agusta Westland (AW-101)
  3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017 atas tersangka korupsi pengadaan Helly AW-101 atas nama IRFAN KURNIA SALEH Dirut PT. Diratama Jaya Mandiri
  4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.03/A.25/2017.tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista Helly AW-101 di Mabes TNI AU dilakukan Tersangka  Marsma TNI AU FACHRI ADAMI selaku PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dan menetapkan menjadi Tersangka SUPRIANTO BASUKI Marskal Muda TNI
  5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Laporan Polisi Militer TNI Nomor.LP.04/A.25/2017 dugaan turut membantu tindak korupsi pengadaan Helly AW-101 Tersangka Letkol Adm Wisnu Wicaksono
  6. Pada tanggal 20 Januari 2017 dilaksanakan SERTIJAB dari Kasau TNI AU Marsekal Agus Supriatna kepada Kastaf TNI AU Markersal Hadi Tjahjanto pada tanggal 07 dan 17 Februari 2017 Kasau Markesal TNI Hadi Tjahjanto secara tegas menyatakan BAHWA DALAM PENGADAAN HELIKOPTER AW-101 SUDAH SESUAI PROSEDUR, TIDAK MERUGIKAN NEGARA
  7. Bahwa pada kenyataanya baru tanggal 24 Juli 2017 Pimpinan BPK RI meberbitkan surat tugas No. 77/ST/III/-XVI/07/2017 menugaskan 9 orang untuk melakukan audit Heli AW 101: semester 1 2017 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara (UO TNI AU) selama 30 (tiga puluh) hari di Jakarta dan Bandung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian kami sampaikan permohonan ini untuk bahan pemeriksaan terlampir bukti- bukti  petunjuk surat terkait cacat hokum perkara  korupsi helicopter AW 101, terima kasih  

Diketahui surat tersebut juga dikirimkan dengan tembusan Ketua DPR RI & Para tersangka dan saksi perkara

 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.